SAdAP: Kontroversi Biaya Rapid Test Perlu Diusut

by -12 views

JAKARTA – Rapid test merupakan salah satu persyaratan yang harus di ikuti oleh masyarakat yang akan bepergian keluar daerah dengan menggunakan jasa laut maupun udara.

Namun ada yang mengganjal, terkait besaran biaya yang mesti di keluarkan oleh pengguna jasa transportasi yang akan bepergian keluar daerah.

Terkait hal itu, Syarifuddin Daeng Punna mengemukakan pandangannya sekaitan masalah ini. Syarifuddin Daeng Punna yang akrab disapa SAdAP ini menduga adanya permainan di lapangan oleh oknum dengan memanfaat rapid test untuk dijadikan lahan bisnis, padahal anggaran covid 19 yang di kucurkan pemerintah sebesar Rp677 trilyun dengan rincian anggaran khusus untuk kesehatan Rp87 trilyun dan untuk Jaring pengaman sosial sebesar Rp589 trilyun lebih.

“Muncul berbagai spekulasi, bisa saja anggaran yang diperuntukkan covid 19 tidak direalisasikan sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Ombudsman RI bapak Laode Ida baru-baru ini,” ungkap SAdAP, Kamis (2/7).

SAdAP sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh anggota Ombudsman RI bapak Laode Ida, bahwa benar terjadi kejanggalan, beliau bahkan menduga bahwa ada permainan bisnis pribadi bahkan kelompok sebab setelah di lakukan investigasi harga alat untuk rapid test kisaran Rp75.000, sementara untuk biaya Rapid test di brandol dengan pembayaran sebesar Rp300.000 bahkan ada yang sampai mengeluarkan kocek sebesar Rp1.000.000, tentu dugaan saya bahwa ada pihak yang memanfaatkan ketakutan masyarakat akibat wabah corona ini dengan membuka lahan bisnis sebagaimana yang di kemukakan oleh Laode Ida ketika di wawancarai oleh salah satu stasiun TV Swasta.

SAdAP menambahkan bahwa kejadian serupa banyak terjadi di lapangan, bahwa di kemanakan anggaran RP677 trilyun yang telah di gelontorkan pemerintah untuk kepentingan penanganan covid 19.

“Contoh sederhana misalnya setiap kali saya bepergian menggunakan jasa penerbangan bolak-balik Makassar ke kendari, makassar ke jakarta biaya rapid testnya bervariasi, ada yang Rp350.000 – Rp450.000 di Rumah Sakit, untuk di Bandara berkisar Rp380.000 jadi memang perlu untuk di telusuri sebab kasihan jika ada masyarakat yang terdesak untuk bepergian keluar daerah sementara dengan modal pas-pasan, bahkan bukan hanya pengguna jasa penerbangan saja, termasuk pengguna jasa transportasi laut di kenakan biaya yang serupa, intinya bagi semua yang akan bepergian keluar daerah wajib di rapid test dengan membayar biaya yang telah di patok dengan harga yang bervariasi. Saya kasihan juga bagaimana jikalau yang akan keluar daerah merupakan warga yang kurang mampu sebab tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya rapid test tersebut, apalagi bila dalam kondisi terdesak untuk keluar daerah, misalnya ada yang ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit dan sekarat, maka sungguh miris jika karena tidak mampu membayar biaya rapid test yang bersangkutan tidak diberi izin untuk berangkat,” urai SAdAP.

SAdAP berharap dengan adanya statement dari ombudsman RI terkait permasalahan ini, semoga segera ditindak lanjuti dan saya yakin pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi di lapangan sehingga tidak ada lagi permainan oknum yang memanfaatkan keadaan demi meraih keuntungan. (*)