Pilwali Makassar, SAdAP: Jika Terbukti Bawaslu Harus Diskualifikasi Pelaku Money Politik

by -2 views

MAKASSAR – Mantan calon calon Walikota Makassar, Syarifuddin Daeng Punna (SAdAP) menyesalkan dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi pada tahapan kampanye pemilihan Walikota Makassar 2020.

Hal ini ditegaskan pria yang akrab disapa SAdAP ini pasca acara penghargaan hari ulang tahun di kediamannya, baru-baru ini.

SAdAP mengatakan bahwa, tindakan seperti bagi-bagi sembako di masa kampanye kandidat walikota merupakan bagian dari pembodohan apalagi tahapan sudah berjalan, masa kampanye ini justru tercederai oleh ulah segelintir orang, dan yang namanya identitas pemilu nyata terjadi dilapangan disinilah tugas dan berwenang pihak penyelenggara untuk menindaklanjuti kasus seperti ini dan kasus Bawaslu Kota Makassar menindak tegas pelaku tersebut.

“Saya meminta agar kasus ini dilakukan secara transparan, di sebabkan secara massif pembagian sembako dengan harapan agar kandidat walikota yang diusung dapat dipilih, kejadian tersebut sangat mencoreng marwah demokrasi yang selama ini di terapkan agar berjalan jujur ​​dan adil malah dirusak oleh oknum,” SAdAP via pesan WhatsApp, Rabu (14/10).

Lanjut SAdAP masalah ini sudah masuk kategori pelanggaran berat dan konsekuensinya harus di diskualifikasi sebagaimana yang tertera dalam PKPU.

Analoginya sederhana, kata SAdAP, tidak mungkin ada money politik berupa bagi bagi sembako mengatasnamakan kandidat kalau dilakukan tanpa sepengetahuan calon walikota itu sendiri, semuanya tentu berangkat dari perencanaan yang sudah diketahui bersama bahkan bisa saja telah disepakati.

Olehnya itu, SAdAP berharap agar pihak Bawaslu untuk tegas dalam menegakkan aturan pemilu, apalagi bukti bukti yang ditemukan telah memenuhi unsur untuk segera diproses secara hukum, jika bawaslu tegas dan profesional dalam menjalankan tugas serta wewenangnya maka saya yakin akan dapat meminimalisir money politik.

Bayangkan politik uang dan sembako di masa pilkada akan menjadi kebiasaan, uang dan sembako yang dinikmati hanya dimasa pilkada akan dibawa susah selama 5 tahun bila calon terpilih terpilih, sekali lagi saya minta Bawaslu untuk mendiskualifikasi siapa pun calon yang menggunakan uang politik terbukti, “tegas SAdAP. (*)