Diduga Rugikan Masyarakat, SAdAP Soroti PLN

by -59 views

PR – Ketua Dewan Pembina Laskar Merah Putih (LMP) Sulsel, Sarifuddin Daeng Punna (SAdAP) menyayangkan sistem manajemen di tubuh PLN dalam mengelola keuangan. Sebagai perusahaan BUMN yang paling prestisius justru menyisakan beban utang yang cukup besar, olehnya itu manajemen di dalam struktur PLN perlu di evaluasi.

Sebenarnya jumlah utang 500 triliun yang terbilang fantastis ini guna proyek pembangunan kelistrikan 35 ribu megawatt perlu diaudit secara transparan, mengingat kondisi perekonomian saat ini belum begitu stabil di karenakan dampak dari covid 19, maka diperlukan langkah solutif, jangan terlalu dipaksakan untuk pelaksanaan program melalui pembayaran kompensasi negara terhadap PLN yang dimana justru akan membebani keuangan negara.

“Perbaiki dulu kinerja dan selesaikan semua masalah di tengah masyarakat baru berpikir untuk melanjutkan program yang bakal dicanangkan,” terang SAdAP dalam siaran persnya, Jumat (17/7).

SAdAP mengatakan, baru-baru ini ada temuan investigasi dari ormas LMP mengenai kerugian masyarakat yang kilometer listriknya diduga tidak melalui uji kelayakan teremonologi, sebab ditemukan beberapa meteran listrik yang ada di rumah warga oleh anggota LMP setelah diteliti ternyata banyak yang tidak sesuai aturan, yang seharusnya 1,000 imp naik 1 kwh sementara putaran meteran belum mencapai 1,000 imp sudah terhitung 1 KWH, sehingga hal ini patut diduga adanya permainan curang orang internal PLN dan pihak teknisi di lapangan, tentu sangat disayangkan bila benar demikian jelas merugikan masyarakat indonesia dan PLN.

Olehnya itu perlu agar PLN segera mengecek di lapangan, agar tidak ada lagi permainan dari tenaga teknik di lapangan yang di sinyalir bekerjasama dengan orang dalam di PLN.

“Jika benar indikasi tersebut maka perlu di telusuri lebih dalam keterlibatan pihak internal PLN, saya berharap agar komisi VI DPR RI untuk segera memanggil direktur beserta jajaran PLN pusat agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat,” ungkap SAdAP yang juga kandidat Walikota Makassar ini.

Program prioritas kementerian BUMN adalah bersih-bersih institusi dari KKN yang selama ini menjamur, olehnya itu patut diapresiasi atas terobosan Erick Tohir ini, dengan langkah progress dapat membangkitkan kembali perputaran perekonomian melalui dividen perusahaan-perusahaan di bawah naungan BUMN.

“Saya juga berharap agar PLN dapat dievaluasi oleh pak menteri, sebagai saran dan masukan adanya dugaan merugikan masyarakat juga diharapkan kepada PLN agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik tanpa harus merugikan masyarakat, dan pesan saya kepada pihak PLN agar segera menertibkan pihak-pihak yang bermain demi mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok,” tukas SAdAP. (*)