Politikrakyat.com - Kawan-kawan, diskusi mengenai kesetaraan gender semakin menarik di tengah perubahan sosial dan politik di Indonesia. Salah satu topik yang layak dibahas adalah posisi perempuan dalam masyarakat yang sering kali ditempatkan di bawah laki-laki. Perempuan dianggap tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki, bahkan dalam banyak kasus, mereka sekadar dijadikan objek, bukan subjek yang memiliki hak dan suara. Fenomena ini terjadi karena budaya patriarki yang begitu mengakar kuat di Indonesia.
Budaya patriarki bukanlah hal baru, dan dampaknya bisa dirasakan di hampir semua aspek kehidupan. Laki-laki sering kali mendominasi berbagai sektor, mulai dari ranah publik hingga politik. Dalam konteks politik, perempuan masih menghadapi banyak hambatan untuk mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki. Banyak dari mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, kesetaraan gender adalah hal yang seharusnya diperjuangkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah.
Patriarki dan Perlawanan Kaum Perempuan
Budaya patriarki yang mengakar telah menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah. Banyak perempuan merasa terkekang oleh aturan-aturan yang menguntungkan laki-laki. Mereka dianggap tidak pantas mengambil peran di sektor-sektor yang dianggap sebagai wilayah laki-laki. Hal inilah yang kemudian memunculkan gerakan-gerakan feminis yang menuntut kesetaraan gender.
Gerakan feminis di Indonesia tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bersuara, tetapi juga kebebasan mereka dari kungkungan laki-laki. Perempuan di Indonesia tidak ingin terus-menerus berada di bawah bayang-bayang laki-laki, melainkan ingin mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, termasuk politik. Dengan kesetaraan gender, perempuan bisa lebih bebas mengembangkan potensi diri dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.
Kesetaraan Gender dalam Politik Indonesia
Kesetaraan gender menjadi isu yang sangat penting ketika kita berbicara tentang politik. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bagaimana perempuan selalu didominasi oleh laki-laki. Misalnya, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen pada periode-periode tertentu sangat rendah. Di masa lalu, sangat sulit bagi perempuan untuk mendapatkan posisi dalam lembaga legislatif.
Namun, perjuangan perempuan untuk mendapatkan tempat dalam politik Indonesia terus berkembang. Meski belum maksimal, keterwakilan perempuan di parlemen mulai menunjukkan peningkatan sejak pemilu pertama di era reformasi. Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan di parlemen hanya sekitar 9,2%. Angka ini terus meningkat pada Pemilu 2004 menjadi 11,8% dan Pemilu 2009 mencapai 18%.
Peningkatan ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada perjuangan panjang di baliknya, baik dari aktivis perempuan, organisasi masyarakat, hingga perubahan regulasi yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Salah satu langkah besar adalah pengesahan undang-undang yang memberikan jaminan bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam politik dan jabatan publik.
Peran Undang-Undang dalam Mendorong Kesetaraan Gender
Perjuangan perempuan untuk kesetaraan gender di Indonesia tidak lepas dari dukungan hukum. Indonesia telah lama meratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. UU ini memberikan jaminan bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
Di dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, termasuk menempati posisi jabatan di birokrasi dan organisasi sosial-politik. Hal ini merupakan bentuk afirmasi yang sangat penting dalam perjuangan kesetaraan gender.
Perubahan besar lainnya terjadi dengan adanya amandemen UUD 1945. Pasal 28 H Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ini adalah dasar yang kuat bagi perempuan Indonesia untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka dalam politik.
Tantangan yang Masih Harus Dihadapi
Meskipun sudah ada berbagai peraturan yang mendukung kesetaraan gender, masih banyak tantangan yang harus dihadapi perempuan dalam politik. Salah satunya adalah stigma sosial yang masih kuat, di mana perempuan dianggap kurang kompeten dibanding laki-laki, terutama dalam urusan politik. Banyak yang masih beranggapan bahwa politik adalah dunia yang keras dan hanya cocok untuk laki-laki.
Stigma ini membuat banyak perempuan enggan terjun ke dunia politik. Kawan-kawan, tantangan ini harus kita atasi bersama. Perempuan Indonesia harus didorong untuk lebih aktif dalam politik dan membuktikan bahwa mereka juga mampu memimpin dan mengambil keputusan yang baik untuk bangsa ini.
Baca juga: Pentingnya Pendidikan Moral bagi Generasi Muda di Era Industri 4.0
Menghapus Dominasi Patriarki dalam Politik
Budaya patriarki yang mendominasi politik Indonesia harus segera diakhiri. Keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal kualitas. Dengan adanya lebih banyak perempuan dalam parlemen dan jabatan publik, diharapkan perspektif dan kepentingan perempuan bisa lebih terwakili dalam kebijakan-kebijakan negara.
Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan yang mendapatkan hak yang sama, tetapi juga tentang bagaimana perempuan bisa memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Politik yang inklusif dan beragam akan menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada semua golongan, termasuk perempuan.
Kesimpulan
Perjuangan kesetaraan gender dalam politik Indonesia masih panjang, tetapi sudah banyak kemajuan yang kita capai. Keterlibatan perempuan dalam politik terus meningkat, dan ini adalah hal yang patut kita apresiasi. Kawan-kawan, kita harus terus mendukung perempuan Indonesia untuk terlibat lebih aktif dalam politik, karena suara mereka sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan setara.
Budaya patriarki yang mengakar di Indonesia tidak bisa dibiarkan terus mendominasi. Perempuan harus diberi ruang untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam politik. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan negara yang lebih adil, inklusif, dan setara bagi semua.
Posting Komentar