Kekerasan terhadap Rakyat bukti Politik Militer Indonesia masih Berkuasa

politik rakyat2DiskusiRakyat (13/4). Baru saja kita saksikan tentara seenaknya masuk ke penjara menembak tahanan polisi dan dijuluki ksatria. Belum lama lewat tentara menyerang markas polisi Ogan Komering Ulu, membakar, memukul demi membela kebesaran korpsnya. Belum hilang dalam ingatan tentara menghalau kaum tani di Alas Tlogo dan Kebumen, menyisir kampung-kampung di Papua mencari orang-orang yang dituduh separatis hingga menyisakan trauma rakyat berkepanjangan.

Tak saja tentara, polisi juga bagian dari politik kekerasan di Indonesia. Represi pada setiap aksi-aksi rakyat menuntut keadilan yang menohok langsung modal dan kekuasaan, peningkatan kriminalisasi ratusan aktivis dan pejuang hak petani, hingga pemerkosaan dan pelecehan tahanan perempuan di sel Polsek Poso baru-baru ini. Tentara dan polisi Indonesia sama saja dalam budaya politik mereka: tak berpihak pada penegakan hak azasi manusia. Reformasi militer Indonesia tak bisa mengubah watak militer karena kekuasaan sipil pro modal justru merangkul militer dan tidak pernah melucuti kekuasaan ekonomi dan politik mereka. Buktinya, tak satupun Jenderal bisa diseret ke pengadilan, tak satupun bisnis tentara bisa diaudit dengan transparan.

Menurut laporan KontraS, di sepanjang tahun 2012, terdapat 700 lebih peristiwa kekerasan di Indonesia dengan korban mencapai 2000 orang lebih. Polisi masih jadi aktor utama dalam melakukan kekerasan, dan Papua menjadi daerah yang paling rentan kekerasan, karena Jakarta yang melihat Papua sebagai basis separatisme. Sementara, sebanyak 87 kasus kekerasan secara langsung dilakukan tentara selama SBY berkuasa. Walau kadang tampak bertempur secara wacana, khususnya setelah pemisahan institusi TNI dan Polri, watak polisi dan tentara Indonesia tidak berbeda: sama-sama mengarahkan senjata pada rakyat, melindungi kepentingan Negara yang membela para pemilik modal.

Terus berkuasanya politik militer Indonesia disebabkan oleh dua hal: pertama, penguasa sipil Indonesia tak punya kemandirian politik melawan budaya anti demokrasi militer Indonesia sebagai sisa kebudayaan politik Orde Baru. Ketika arus reformasi sempat membuat milterisme dan pelaku pelanggaran HAM tidak popular, para elit dan penguasa sipil malah bergandengan tangan kembali dengan tentara. Peristiwa Ciganjur dan dijatuhkannya Gusdur oleh aliansi sipil yang didukung tentara adalah salah satu bukti tunduknya elit sipil Indonesia pada politik militer.  Kedua, kepentingan politik berbagai partai politik elit berkuasa di parlemen saat ini tidak jauh berbeda dengan politik militer Indonesia: sama-sama tidak punya iman dan keteguhan terhadap demokrasi, sama-sama mengabdi pada kekuasaan modal.

Oleh karena itulah reformasi UU Peradilan Militer, yang sampai sekarang tak mendapat tempat di Prolegnas DPR, yang seharusnya menjadi jalan untuk meletakkan kembali kontrol sipil, tidak bisa terwujud. Sehingga Politik Rakyat memandang bahwa jalan melawan kekuasaan politik militer di Indonesia adalah:

1)     Dengan tegas menolak bersekutu dengan penguasa militer dan para Jenderal pelanggar HAM;

2)     Terlibat dan membangun kampanye serta persatuan demokratik untuk mengembalikan memori dan membangun perlawanan rakyat terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM;

3)     Membangun pergerakan untuk terus menuntut penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM melalui berbagai mekanisme hukum nasional dan internasional

4)     Membangun persatuan gerakan untuk mengubah watak kekuasaan politik dan ekonomi agar semakin demokratis dan pro kesejahteraan.

***

poster 2c

About these ads

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s